Wabup Mempawah Buka Rakor Karhutla 2026, Tetapkan Status Tanggap Darurat Asap

Mempawah , Diskominfo  - Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Pengendalian dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 di Balairung Setia, Kantor Bupati Mempawah, Rabu (11/2/2026). Rakor tersebut digelar sebagai langkah antisipatif menyusul meningkatnya potensi kebakaran akibat rendahnya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir.

Dalam sambutannya, Juli Suryadi mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mempawah mencermati prakiraan cuaca dari BMKG Kalimantan Barat yang menunjukkan curah hujan pada dasarian I dan II Februari 2026 berada pada kategori rendah hingga menengah. Kondisi tersebut diperkirakan berlanjut hingga Maret 2026, sehingga berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.

Menurutnya, dampak karhutla bahkan mulai dirasakan di sejumlah wilayah. Warga Desa Galang, Kecamatan Sungai Pinyuh, dilaporkan terpaksa mengungsi akibat kabut asap yang mengganggu kesehatan dan aktivitas sehari-hari.

“Dampak karhutla sudah mulai dirasakan. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius karena menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Mempawah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Penetapan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor agar penanganan di lapangan dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu.

Dalam forum itu, Wakil Bupati menekankan sejumlah langkah strategis, antara lain pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk melakukan pemantauan intensif di titik-titik rawan karhutla, penyamaan persepsi dan pola kerja antarinstansi guna menghindari tumpang tindih penanganan, serta memastikan kesiapan sarana dan prasarana, seperti posko gabungan, personel, dan peralatan pemadam di lokasi titik panas (hotspot).

Ia juga mengajak seluruh elemen, mulai dari TNI, Polri, BPBD, perangkat daerah, hingga masyarakat, untuk meningkatkan kesiapsiagaan sejak tahap prabencana, saat tanggap darurat, hingga pascabencana.

“Kita ingin koordinasi seluruh stakeholder kebencanaan di Kabupaten Mempawah berjalan maksimal. Penetapan status tanggap darurat ini merupakan bentuk kesiapan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari bahaya asap,” ujarnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah, jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta para camat se-Kabupaten Mempawah, sebagai wujud komitmen bersama dalam menghadapi ancaman karhutla tahun ini.